Konferensi Internasional Falak di Laksanakan di Makassar

Makassar - Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menjadi keynote speaker pada Konferensi Internasional tentang Falak yang mengangkat tema “Upaya Penyatuan Waktu Shalat Shubuh”.
Konferensi Internsional ini dilaksanakan sehari di Ballroom Training Centre UIN Alauddin Makassar, Rabu, 15 Mei 2013.
Dalam materi yang berjudul Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Keagamaan, Dirjen Bimas Islam meminta agar hasil Konferensi dapat dijadikan acuan bagi seluruh umat Indonesia sebagai awal pelaksanaan shalat Shubuh.
Dalam penyampaiannya, ia juga memaparkan tugas-tugas Kementerian Agama khususnya yang berada di bawah naungan Bimbingan Masyarakat Islam. Mulai dari kepenghuluan, Keluarga sakinah, produk halal atau bahkan kepada hal-hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan ajaran agama. Beliau juga memberi catatan penting tentang zakat dan wakaf, yang memiliki keunggulan potensi tapi realisasinya masih jauh dari harapan.
Menurut Bapak Dirjen, upaya dalam hal ini adalah sebuah rally panjang yang harus terus digenjot. Ada potensi wakaf yang cukup luas, mencapai 3,5 milyar persegi di seluruh
Indonesia. Namun tidak produktif sebagaimana anjuran Nabi ketika menyuruh tanah Khaibar untuk ditanami yang hasilnya untuk dibagikan kepada rakyat.
Seharusnya konsepsi wakaf seperti itu. Sebuah pengalaman yang dilihatnya di negeri Sembilan Malaysia yang wakaf produktifnya lebih maju. Ada beberapa bangunan dan lembaga wakaf termasuk sebuah hotel yang menjadi sumber-sumber
ekonomi umat dan hasilnya dialokasikan untuk beasiswa bagi pelajar tidak mampu.
Di akhir materinya, Prof. Dr. Abdul Jamil mengajak seluruh peserta untuk menyatukan persepsi dalam hal waktu pelaksanaan shalat shubuh yang selama ini pedomannya dari pemerintah yaitu posisi 20 derajat di bawah ufuk sebagai awal untuk menyatukan umat dalam beberapa perbedaan panjangnya.(Humas Kemenag)

Orang-Orang Wajo Mahaguru Demokrasi

”Maradeka To Wajo’e Ade’na Napopuang”  berarti  orang wajo bebas merdeka,hanya adat yang dijunjung/diabdikan. Tentu timbul pertanyaan mengapa filosofi tersebut bisa muncul dan menjadi pegangan orang-orang wajo bahkan sampai dijadikan lambang resmi dari Kabupaten Wajo.
Sejak dahulu kerajaan wajo tidak seperti halnya dengan kerajaan yang ada di sulawesi maupun yang ada di nusantara ini. Kerajaan wajo bukanlah milik kalangan tertentu atau bangsawan saja yang diwariskan secara turun temurun. Kerajaan wajo merupakan kerajaan bersama pemerintah dengan rakyat. Seorang raja diangkat bukan berdasarkan keturunan tetapi melalui hasil keputusan rapat pemangku adat atau rapat dewan adat Arung Patappulo’e (dewan adat beranggotakan 40 orang). Jadi sejak dahulu di wajo telah dibentuk anggota dewan sama seperti yang ada di indonesia sekarang.

Seorang raja/Arung yang diangkat harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan harus menghargai kebebasan atau kemerdekaan setiap individu yang ada di wajo. Di wajo ditanamkan sikap kemerdekaan yang tinggi, setiap raja harus menanamkan bahwa ”To Wajo’e Ri Laleng Tampu Mopi Na Maradeka” artinya “setiap orang wajo itu masihsejak di dalam kandungan dia sudah merdeka” jadi tidak satupun yang boleh merampas kebebasan tersebut sekalipun itu seorang raja.
Konsep kemerdekaan dari para raja dan cendekia Wajo:
1. Latenri Bali, Batara Wajo 1
“Maradeka to wajoe taro pasoro gau’na, naisseng alena, ade’na napopuang”
Artinya:
“Merdeka orang wajo, bertanggungjawab, tahu diri, hanya adatlah yang menjadi hukum penentu”
2. Adek amaradekangenna to Wajoe(perjanjian kemerdekaan orang wajo)
“Napoalebbirenggi to wajoe maradeka, malempu, namapaccing rigau salae, mareso mappalaong, namaparekki riwarangparangna”
Artinya :
“orang wajo lebih memilih merdeka, jujur, menghindari perbuatan tercela, ulet dan hemat”
3. Puang Ri Maggalatung, batara wajo IV
“Maradeka to wajoe najajiang alena maradeka, tanaemi ata, naia tau makketanae maradekamaneng, rilaleng tampumupi namaradeka napoada adanna, napogau gauna ade’ assimaturusengmi napapoang”
Artinya:
“Merdeka orang wajo, lahir dengan merdeka, tanah yang jadi bawahan, setiap orang yang hidup di wajo merdeka semua, bebas berpendapat, bebas bekerja, hanya kata sepakat yang jadi pedoman hukum
Demikianlah kearifan lokal dari budaya wajo, semoga kita bisa meneladani sifat para raja wajo yang selalu tunduk pada aturan, tidak serakah. Selalu mengikuti keinginan rakyat bukannya mempermainkan rakyat dengan janji-janji manis. Raja wajo adalah orang yang rendah diri, menghormati anggota dewan, sayang dengan rakyat, jujur, ulet, menghindari sifat tercela.

Orang wajo bebas berpendapat tetapi menghindari kata-kata yang yang tercela apalagi menyinggung. Marilah kita lestarikan nilai kearifan budaya kita dengan tetap santun, menghormati kemerdekaan yang ada pada orang lain. Jangan sampai terjadi seperti ucapan salah satu pemerhati budaya wajo. Beliau menyatakan jangan sampe warisan budaya ammaradekangenna to wajoe (kemerdekaan orang wajo) kita salah artikan menjadi ”MARADEKA TO WAJOE MATANRE SIRI TAPI DE’ NAPPAU, ANDI’E NAPAPUANG”
(merdeka orang wajo, rasa malunya tinggi tapi cuma diam, andi(bangsawan) saja yang di tonjolkan/diabdikan/dijunjung/disanjung/dihormati).Orang wajo mengajarkan nilai-nilai Demokrasi.
(Disadur dari berbagai simber)
(KBT Akbar)

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wajo ke-614

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wajo ke-614

Sulawesi Selatan,

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wajo ke-614 dihadiri, Gubernur Sulawesi Selatan, DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH, Menteri Kesehatan, Dr Nafsiah Mboi SpA,MPH, Wamenag RI, Prof Nasaruddin Umar, Ketua Umum PB As’adiyah, AGH Prof Rafii Yunus Martan, dan mantan Bupati Wajo, Prof. Rady A Gani. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Wajo cukup meriah, berbagai kegiatan telah dilaksanakan yaitu zikir akbar, malam kesenian, dan pertandingan olah raga. Puncak peringatan Hari Jadi ke-614 Kabupaten Wajo digelar secara seremonial di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Senin, 15, April 2013.

Gubernur Sulsel, H. Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya, memuji masyarakat Wajo. Menurutnya, orang Wajo dari dulu hebat, tingkat kemajuannya sangat cepat dan luar biasa. Di Sulawesi Selatan, hanya lima kabupaten yang punya tingkat pertumbuhan ekonomi diatas 10 persen, dan satu di antaranya adalah Kabupaten Wajo.

Menteri Kesehatan RI, Andi Nafsiah Mboi, langsung mengkritisi program kesehatan gratis sejumlah kabupaten di Sulsel. Pengobatan gratis itu bagus dan hak rakyat. Namun itu tidak mencerminkan rakyat yang sehat mandiri dan berkeadilan serta mengajak masyarakat Sulsel, terkhusus pada masyarakat Kabupaten Wajo, untuk dididik dan berprilaku bersih dan sehat. Jika itu dilakukan maka angka orang sakit menurun, kalau tunggu dia sakit baru diberikan pengobatan gratis, itu mahal. Bersih secara lingkungan dan pikiran. Beliau mengartikan maksud mandiri, yakni masing-masing orang berprinsip, walaupun kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan, kita tidak mampu melakukan segala-galanya.

Selanjutnya dikatakan, ada beberapa penyakit yang dianggap mahal, antara lain gagal ginjal, sakit paru-paru, dan stroke, tapi itu bisa dicegah dengan tidak merokok. Sebenarnya, ada banyak macam penyakit bisa dicegah, seperti diabetes, kurangi makan yang manis-manis, begitupun juga dengan tekanan darah tinggi mengurangi kadar garam makanan. Jadi sebenarnya pengobatan penyakit tidak menular jauh lebih mahal dari pada penyakit menular. Sebab satu saja yang sakit, semua keluarga ikut sengsara. Dari segi penganggaran, minimal 10 persen anggaran dalam APBD harusnya dialokasikan untuk kesehatan misalnya, jika Kabupaten Wajo memiliki APBD Rp 1 triliun, maka Rp 100 miliar harus dialokasikan untuk kesehatan. Tapi saat ini, alokasi kesehatan di Kabupaten Wajo hanya berkisar Rp 20 miliar.

Pada kesempatan ini, Nafsiah juga mengatakan, lebih dari 10 tahun, baru menginjakkan kaki di tanah leluhurnya. Beliau mengakui, kondisi Bumi Lamaddukelleng sudah jauh berbeda. Saat ini sudah mengalami banyak kemajuan terutama dalam bidang kesehatan. Menkes juga memberikan 11 jenis bantuan untuk dimanfaatkan di bidang kesehatan, diantaranya media Promkes 16 paket, Penjernih Air 16 paket, MPAC 11 paket, USG 1 unit, buku KIA 7561 eksemplar, Bidan KIT 1 set, Polibag Sampah 375 buah, Perangkap Lalat 1 set, Alat Foging 1 set, PSN KIT 50 buah, dan Penampung Air 1 paket.

Sumber Berita: www.teraskreasi.com

---

http://www.sulselprov.go.id/berita-peringatan-hari-jadi-kabupaten-wajo-ke614.html#ixzz2RY897F37

Istri Bupati Wajo Tidak ikut-ikutan Maccaleg

Istri Bupati Wajo Tidak ikut-ikutan "Maccaleg"

--Disaat beberapa isteri bupati berbondong-bondong untuk mencalonkan legislatif pada pemilu legislatif yang akan datang, isteri Bupati Wajo A Faikah Burhanuddin justru memilih untuk tidak mencaleg. Meskipun posisi suaminya sebagai ketua DPD Golkar Wajo mendukung untuk itu.

"Menjadi seorang anggota legislatif bukanlah hal yang mudah. Tetapi lebih dari itu, membutuhkan strategi, visi dan wawasan yang luas untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," ungkap Faikah, Senin (8/4) melalui telepon selulernya

Ia menjelaskan, tingginya animo beberapa isteri bupati untuk menjadi caleg  merupakan sesuatu yang lumrah. Karena sudut pandang dan pemikiran orang yang berbeda. Menurutnya, seseorang harus memiliki komitmen serta keinginan yang tulus untuk mengabdi. Disamping itu, Andi Faikah juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah berniat untuk mendaftar jadi caleg apalagi menjadi anggota dewan. Karena menurut dia tugas mendampingi suami pun adalah tugas yang sangat mulia, karena  memiliki peranan yang tak kalah pentingnya dengan menjadi anggota dewan.

" Saya tak mau jadi caleg, mendampingi dan membantu meringankan tugas-tugas suami adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya " terang ibu delapan anak ini. (*)

disadur dari TRIBUN-TIMUR.COM

Identitas Perampok Bank Mandiri Kabur

Polda Turunkan Tim Khusus ke Wajo

MAKASSAR,  – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) menurunkan tim khusus untuk membantu mengidentifikasi dan mengejar perampok Bank Mandiri Cabang Sengkang, di Jalan Bau Mahmud, Sengkang, Kabupaten Wajo, Selasa, 26 Maret.
Perampokan ini sempat menggegerkan warga setempat, karena pelaku membunuh Syamsul Alam, seorang petugas satuan pengamanan (satpam) yang berjaga saat kejadian berlangsung di pagi buta itu.
Usai membunuh security itu, pelaku lalu menggondol uang tunai sebesar Rp313 juta setelah merusak brangkas tempat uang itu tersimpan.
Hingga kini, penyelidikan terhadap kasus perampokan itu masih terus dilakukan aparat.
Tim yang dikirim polda ke Wajo terdiri dari 12 orang masing-masing enam orang dari Reserse Mobile (Resmob) dan enam orang lainnya dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification (Inafis) Ditreskrimum Polda Sulselbar.
Wakil Direktur Ditreskrimum Polda Sulselbar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dharma Lelepadang, di kantornya, Rabu, 27 Maret, mengungkapkan, pengiriman tim ini karena kejadian tersebut dianggap sebagai kasus perampokan yang menonjol di Sulsel.
Apalagi, lanjutnya, pelaku yang diduga lebih dari satu orang ini terbilang profesional dan ada kemungkinan adalah “pemain lama”. Perampok ini juga sudah mampu mengelabui polisi karena mampu menghilangkan jejak yang menyulitkan proses penyelidikan.
Pelaku mampu menghilangkan jejak, seperti menggunakan sarung tangan untuk mengaburkan sidik jari, dan mempreteli seluruh rekaman close circuit television (CCTV), sehingga proses terjadinya perampokan itu sulit diungkap. Ciri-ciri pelaku pun sulit dikenali.
“Sudah ada tim yang dikirim ke Wajo. Mudah-mudahan kasusnya secepatnya bisa diungkap,” katanya.
Menurutnya, aksi perampokan yang menewaskan seorang security Bank Mandiri ini terbilang nekat, karena lokasinya berada di sekitar pemukiman warga.
Namun, dia enggan menyatakan adanya kemungkinan keterlibatan pihak internal Bank Mandiri Sengkang dalam aksi perampokan tersebut. “Masih kita lidik bos. Kita mengacu pada fakta di lapangan,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Endi Sutendi, menambahkan, kasus tersebut sepenuhnya masih ditangani oleh Polres Wajo.
Menurutnya, diturunkannya penyidik Ditreskrimum Polda Sulselbar, hanya sebatas membantu penyelidikan petugas di lapangan.
“Ini kan kasus yang mendapat perhatian masyarakat. Makanya polda turunkan tim ke Wajo untuk membantu pengungkapan kasusnya,” katanya.
Endi mengungkapkan, pengiriman dua tim ini merupakan perintah langsung Kapolda Sulselbar.
Dari hasil olah TKP, penyidik berkesimpulan sementara bahwa pelaku memanjat melalui tiang di samping kantor sebelum berhasil memasuki pintu di lantai II Bank Mandiri Sengkang.
Setelah berhasil masuk, pelaku membekap satpam hingga akhirnya tewas. Pelaku pun dengan leluasa membuka brangkas dan membawa kabur uang tunai milik nasabah sebesar Rp313 juta.
MoU Pengamanan
Sementara itu, Polda Sulselbar menggelar penandatangan kerja sama untuk pengamanan sejumlah instansi badan usaha milik negara dan swasta di Markas Polda Sulselbar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16, Sudiang, Makassar, Rabu, 27 Maret.
Salah satu poin dalam kerja sama ini, instansi tersebut mendapat pengamanan ekstra dari pihak kepolisian, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya yakni pencurian dan perampokan seperti yang melanda Bank Mandiri Sengkang.
Kali ini, polda melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Sulsel Bartra, BRI, BNI, Pegadaian VI Makassar, PT Berdikari United Live Stock di Sidrap, serta Sentra Komunikasi Mitra Polri.
Kepala Polda Sulselbar, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Mudji Waluyo, pada kesempatan itu, mengatakan, tugas Polri tidak dapat dilaksanakan dengan sendirinya. Maka diperlukan koordinasi untuk mensinergikan institusi lainnya dengan masyarakat.
Untuk itu, kerja sama dengan instansi tersebut dalam hal pengamanan perlu dilakukan. “Mengingat objek vital ini belum berjalan secara optimal, yang dibuktikan dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa objek vital,” jelasnya.
Menurutnya faktor-faktor terjadinya kasus tersebut karena kurangnya pemahaman dari pengemban fungsi terhadap pengamanan obyek vital.
Juga karena kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas pengamanan internal, serta kurangnya koordinasi dalam rangka pengungkapan kasus-kasus perbankan yang terjadi.
Sebelumnya, Mudji juga melakukan penandatangan MoU bersama dengan Pelindo di kantor Pelindo Jalan Soekarno Hatta bulan lalu.
Dalam penandatangan tersebut, Pihak Polda Sulselbar memastikan keamanan di daerah pelabuhan utamanya di pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Parepare. Tindakan tersebut akan dilakukan secara preventif dan preemtif. (Cakrawala -spy/ism)
Editor  ; Akbar

Dukungan untuk ABRAHAM dan KPK !

Makassar, KBT -- Support dan respect kepada Ketua KPK Abraham Samad terus mengalir dari masyarakat untuk terus membasmi kosrupsi tanpa pandang bulu. Bentuk dukungan masyarakat pun beragam, Ini dapat dilihat dari berbagai situs jejaring social khususnya di Blackberry Messenger (BBM) yangmenyerukan untuk menyelamatkan KPK dari konspirasi menjatuhkan Abraham dan KPK. Hal ini dipicu karena maraknya kabar beredar yang kian menyudutkan posisi KPK dan Abraham Samad selaku ketua KPK.

Ini adalah isi dukungan masyarakat khususnya di wilayah kota Makassar, berikut petikannya.
“"Kita semua tahu Abraham Samad hanya sosok biasa yang diamanahkan menjadi ketua KPK. Meski demikian, komitmen, kejujuran, serta keberaniannya memberantas korupsi di Negeri ini tak membuat nyaman para koruptor mulai kelas teri hingga kelas kakap. Abraham bertindak tanpa pandang bulu. Semua akan dihukum jika bersalah.
Namun kini, Abraham dituduh terlibat dalam kasus bocornya sprindik yang dinilai perbuatan pidana, walau delik pidana itu tidak diatur dalam KUHP atau aturan lain. Ada dugaan kuat Abraham mau dilenyapkan karena susah diatur dan susah dibeli oleh para koruptor. Padahal begitulah mestinya ketua KPK.
Cukup Antasari Azhar menjadi korban konspirasi kekuasaan untuk melemahkan KPK. Mari semua kita berdoa dan mendukung Abraham Samad demi keselamatan KPK.
SAVE ABRAHAM, SAVE KPK!!!”

Ini adalah bukti bahwa masyarakat telah muak melihat tingkah para elit yang lebih mementingkan kepentingan-kepentingan pihak dan golongan tertentu. (KBT - Zaky)

Walikota Makassar Mau Jualan Tenteng

Makassar, KBT -- Ilham Arif Sirajuddin yang kini menjabat sebagai Walikota Makassar, tidak lama lagi akan meninggalkan perannya sebagai Orang no.1 di Ibukota Provinsi Sulsel yang telah dijabatnya selama 2 periode berturut-turut.
Namun, ditengah kesibukannya menyelesaikan tugas sebagai Walikota di akhir masa jabatannya, ternyata Ilham atau yang lebih akrab disapa Aco oleh beberapa kalangan ini telah mempunyai rencana pasca masa jabatannya berakhir. Selain akan lebih fokus menggeluti perannya sebagai Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Walikota 2 periode ini ingin kembali menggeluti dunia usaha sebagaimana yang pernah digelutinya sebelum menjadi Walikota Makassar.
"Ya mungkin jualan tenteng, tapi ini bukan tenteng biasa" katanya dengan nada bercanda kepada para wartawan.
Ilham pun menambahkan bahwa tenteng yang akan diproduksinya tersebut bukanlah tenteng biasa layaknya tenteng yang sering kita jumpai selama ini. Dan keistimewaan dari tenteng buatannya ada pada kacangnya. Kacang yang digunakan bukanlah kacang biasa, melainkan kacang mas.
“Tenteng ini terbuat dari kacang mas” lanjutnya sambil tertawa lepas.
Tenteng merupakan salah satu makanan khas masyarakat Sulawesi Selatan, dan sangat populer diberbagai kalangan dan lapisan masyarakat Sulsel. Karena proses pembuatan tenteng masih sangat tradisional dan belum terjamah teknologi membuat tenteng termasuk salah satu industri rumah tangga yang sangat jarang untuk bisa memproduksinya dalam skala yang besar. KBT - Zaky

PGRI Ingin Ambil Alih Sertifikasi Guru

PGRI Ingin Ambil Alih Sertifikasi Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkeinginan mengambil alih pelaksanaan sertifikasi guru yang saat ini masih dilakukan oleh Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK). Ketua PGRI, Sulistyo menegaskan, sudah seharusnya sertifikasi guru dilakukan oleh organisasi guru itu sendiri. Layaknya sertifikasi dokter dilakukan Ikatakan Dokter Indonesia (IDI) dan sertifikasi pengacara dilakukan oleh Advokat.
"Sertifikasi dilakukan organisasi profesi, bukan pemerintah, dan PGRI sedang menyiapkan diri untuk itu," kata Suslityo saat berbincang dengan JPNN di kantor PGRI, Jakarta, Rabu (20/2). Mengenai kapan pengambilalihan itu akan dilakukan PGRI, Sulistyo mengatakan setelah tahun 2015 atau 10 tahun berlakunya UU Guru dan Dosen. Saat ini UU Guru dan Dosen masih menyatakan bahwa sertifikasi guru dilakukan oleh LPTK.
Untuk mengambil alih itu menurutnya perlu dilakukan revisi UU Guru dan Dosen. "Kami belum akan mengusulkan revisi saat ini. Kalau Kementrian Pendidikan sudah berpihak pada guru baru diusulkan revisi," kata Sulistyo. Dia menilai LPTK sebagai lembaga yang melahirkan guru masih harus dibenahi. Sebab, menghasilkan guru itu bukan perkara mudah dan harus benar-benar serius. "Di sisi lain PGRI juga melakukan pembenahan, karena bagaimana nanti melakukan sertifikasi kalau PGRI sendiri tidak siap," pungkasnya.(fat/jpnn)

Anggaran Pendidikan Belum Mampu Tingkatkan Kualitas Pendidikan

 Anggaran pendidikan yang dikelola pemerintah dinilai belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Menurut laporan Tinjauan Belanja Publik Sektor Pendidikan (Education Public Expenditure Review) yang dilansir World Bank, meskipun anggaran pendidikan Indonesia yang kini mencapai 20 persen dari APBN dan pembiayaan pendidikan yang terus meningkat beberapa tahun terakhir, ternyata belum membuahkan capaian pendidikan yang diharapkan. 

"Skor Indonesia dalam sejumlah tes internasional menunjukan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dan belum menunjukkan perkembangan signifikan," kata Spesialis Pendidikan World Bank untuk Indonesia, Mae Chu Chang.

Hal itu disampaikan dia pada diskusi panel Politik Pendidikan Nasional 'Kemana Arah Politik Pendidikan Nasional dengan Anggaran yang Terus Meningkat?', di Jakarta, Kamis (14/3). 

Menurut Mae, rendahnya kualitas pendidikan meski anggaran pendidikan terus meningkat disebabkan belanja publik di sektor pendidikan hanya fokus pada jenjang pendidikan 9 tahun.

"Belanja publik di sektor pendidikan memang telah memperluas akses dan meningkatkan angka partisipasi sekolah selama satu dekade terakhir terutama bagi kalangan siswa miskin. Kendati demikian, peningkatan angka partisipasi tersebut lebih terlihat pada tingkat wajib belajar 9 tahun yaitu jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara, akses terhadap level pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi masih tergolong sangat rendah di kalangan siswa miskin," beber Mae. 

Mae mengatakan menurut standar internasional, alokasi anggaran untuk pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan atas, dan perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah.

Hal ini menurutnya terlihat pada pola pembiayaan yang berlaku saat ini tidak membawa dampak signifikan pada perbaikan kualitas pendidikan serta akses pasca-wajib belajar 9 tahun bagi siswa miskin.

Belum lagi, Mae menuturkan, pada pola pembiayaan pendidikan saat ini di mana porsi anggaran cukup besar dialokasikan untuk membayar gaji guru serta membiayai program sertifikasi guru, tidak diikuti dengan membaiknya kualitas performa siswa. 

"Anggaran yang dibutuhkan untuk membayar gaji guru meningkat tajam seiring dengan meningkatnya jumlah guru secara keseluruhan dan jumlah ini terus meningkat. Meskipun program sertifikasi guru telah membantu memperbaiki kesejahteraan guru, namun belum terlihat adanya bukti bahwa program sertifikasi ini lantas diikuti dengan semakin membaiknya performa siswa," kata Mae menjelaskan.

Melihat laporan World Bank tersebut, Mae menyarankan agar pemerintah Indonesia perlu untuk merealokasi anggaran pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta program beasiswa siswa miskin.

Pemerintah Indonesia juga perlu meningkatkan dukungan dari pemerintah daerah ke sekolah-sekolah serta perbaikan rencana, transparansi, dan akuntabilistas anggaran pendidikan.

"Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pembiayaan yang lebih efektif sehingga anggaran pendidikan yang besar berdampak positif pada kualitas pendidikan," ujarnya.